Nih Un 2017 Tidak Jadi Dihapus Benarkah?

Beberapa ahad kemudian beredar kabar mengenai Ujian Nasional Dihapus (baca disini). Benarkah demikian? nah menurut informasi terbaru yang admin kutip dari situs populer aina mulyana ternyata tawaran moratorium UN ditolak dalam artian belum disetujui. Nah, jikalau ingin tahu lebih lengkap dan terang mengenai informasinya silahkan baca melalui goresan pena dibawah. Selamat membaca...

Usulan moratorium Ujian Nasional (UN) risikonya kandas. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar siang ini di kantor Presiden, pemerintah meminta tawaran moratorium tersebut dikaji ulang. "Ya, hasilnya tawaran moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Wapres Jufus Kllah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).

JK menjelaskan, UN masih diharapkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga pemerataan pendidikan di setiap kawasan di Indonesia. UN sanggup menjadi contoh bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia. "Oya itu, masih dibutuhkan. Butuh perjuangan keras untuk meningkatkan mutu termasuk pemerataannya dan segala macam upaya di situ dan evaluasinya. Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional," katanya.

Jk mengatakan, pemerintah meminta dilakukan kajian dan penilaian sehingga ujian nasional sanggup lebih efektif. Menurut JK, ujian nasional masih diterapkan di hampir semua negara di ASIA. Tanpa diterapkannya ujian nasional, maka akan mempengaruhi daya saing generasi muda ketika ini. "Di ASEAN semuanya Cina, India, Korea, cuma Jepang saja hanya ujian masuk perguruan tinggi tinggi, yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat. Tanpa ujian nasional daya saing kita akan semangat bawah umur berguru itu berkurang. Makara tawaran tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu," ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah secara rutin melaksanakan pemetaan terhadap sekolah-sekolah negeri untuk mencari tahu penyebab dari masih rendahnya kualitas sekolah dan murid-murid yang dihasilkan sekolah tersebut. Kegiatan tersebut menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 500 miliar setiap tahun demi menghasilkan peta kelemahan kualitas dari sistem pendidikan nasional.

"Kita jangan terus menerus memetakan dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar setiap tahun. Setengah triliun rupiah untuk memetakan terus, tetapi kita tidak pernah membenahinya secara sistemik," ujar beliau lagi. Sebaiknya, kata Muhadjir, dana tersebut dialokasikan untuk membenahi sekolah dan bangunan sekolah di seluruh Indonesia, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara untuk aktivitas yang tidak produktif. Menurut dia, justru dana tersebut bisa dialokasikan pada aktivitas peningkatan kualitas dalam pembuatan soal-soal ujian.

Bahkan sebenarnya, ungkapnya lagi, dana tersebut bisa disimpan untuk aktivitas produktif lainnya. Sementara dana untuk pembuatan soal, bisa diperoleh dari dana kawasan yang selama ini diperuntukkan bagi para guru yang bekerja menciptakan soal-soal ujian.

Bagaimana Tanggapan Mendikbud?

Sementara itu. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum tetapkan tawaran moratorium Ujian Nasional (UN) dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar pada Rabu (7/12). "Dalam Rapat kabinet paripurna tadi belum diputuskan," kata beliau di Jakarta.

Muhadjir menyebut, ratas tersebut juga belum tetapkan apakah UN akan tetap terselenggara pada 2017 atau tidak. Sehingga, beliau belum bisa tetapkan kapan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) atau evalusi pengganti UN terlaksana. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu meminta, semua pihak bersabar. Kendati, beliau tidak menampik banyak orang renta murid yang was-was alasannya ialah menyangkut persiapan UN untuk anaknya.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah masih mengkaji tawaran moratorium UN. "Ya, hasilnya tawaran moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Wapres Jufus Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12). Wapres beralasan, UN masih diharapkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan. JK menilai, UN sanggup menjadi contoh bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia.

sumber: http://guruprofe.blogspot.com//search?q=ujian-nasional-un-2017-dihapus-benarkah

Nih Ujian Nasional (Un) 2017 Dihapus, Benarkah?

Saat ini sedang heboh gosip terbaru ihwal UN 2017 yang kabarnya akan dihapus dalam artian mendikbud memberlakukan moratorium Ujian Nasional (UN). nah mengenai kebenaran dari info tersebut tentu saja kita tetap harus menunggu hasil resminya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, alasannya yaitu menurut info yang blog kutip dari dream.co.id bahwa presiden Jokowi menyampaikan Jokowi beliau perlu mengetahui standar-standar ujian serta kualitas pendidikan di Indonesia sejauh ini. Jelasnya silahkan baca informasinya melalui goresan pena dibawah

Presiden Joko Widodo membenarkan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akan memberlakukan moratorium Ujian Nasional (UN). Tetapi, Jokowi menyampaikan rencana itu masih harus dibahas dalam rapat terbatas.

" Memang dari Menteri Pendidikan memberikan itu, tapi tentu saja harus ada Ratasnya dulu. Harus ada Rapat Terbatas yang nantinya kita putusakan," ujar Jokowi dikutip dari setkab.go.id, Senin, 28 November 2016.

Jokowi menyampaikan beliau perlu mengetahui standar-standar ujian serta kualitas pendidikan di Indonesia sejauh ini. Hal ini untuk memilih apakah UN masih dibutuhkan atau tidak. " Kalau tidak, saya belum tahu menyerupai apa, datanya menyerupai itu," kata Jokowi.

Sebelumnya, Muhadjir menyatakan kementeriannya akan memberlakukan moratorium UN mulai tahun fatwa 2016-2017. Moratorium tersebut akan meniadakan pelaksanaan UN pada 2017. Kebijakan tersebut dikala ini masih menunggu keputusan Presiden Jokowi.

Menurut Muhadjir, untuk sementara waktu UN akan diganti dengan ujian biasa. Nantinya, pelaksanaan UN akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.(Sah)

Nah, jadi sudah terang kan dikala ini Jadwal Un 2017 memang belum ada. sebelum ada info resminya kita tunggu saja apakah un masih diberlakukan nantinya. Terima kasih

sumber: http://www.dream.co.id/news/presiden-jokowi-moratorium-un-masih-proses-161128t.html