Nih Cara Pembayaran Sumbangan Profesi Gbpns Pada Kemenag

GBPNS ialah guru bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah tempat dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru-guru non-PNS di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) harus lebih bersabar menunggu pencairan santunan profesi guru (TPG). Sebab Kemenag merencanakan TPG tahun anggaran 2016 gres cair April mendatang.

Sekjen Kemenag Nur Syam mengatakan, Kemenag gres saja mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) 43/2014 perihal tata cara pembayaran TPG bagi guru bukan PNS (GBPNS). "Dalam hukum ini, memang dinyatakan bahwa pencairan 2016 di mulai Januari". Pembayaran Tunjangan Profesi bagi GBPNS sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan kementerian Agama.

Selamat tiba di Guruprofe.blogspot.com baca juga perihal Inpassing Guru Non PNS 2015-2016

Nah berikut kami bagikan perihal Aturan gres tata cara pembayaran TPP Guru Non-PNS di bawah naungan Kemenag

1. Download PMA No. 43 tahun 2014

2. Download PMA No. 42 tahun 2015

Nih Inpassing Guru Non Pns 2015-2016

Nur Syam selaku Sekjen Kemenag kembali menjelaskan besaran TPG bagi guru non-PNS ditetapkan sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Nominal ini dikecualikan bagi guru-guru non-PNS yang mengikuti kegiatan inpassing (penyetaraan). Guru yang mengikuti kegiatan penyetaraan, mendapat TPG menyerupai PNS untuk golongan pangkat tertentu sesuai dengan tingkatan inpassing-nya.

Mantan Rektor IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya itu menjelaskan, pencairan TPG tahun depan tidak akan molor menyerupai periode sebelumnya. Sebab dikala ini anggaran Kemenag tidak lagi ditahan (dibintangi) oleh dewan perwakilan rakyat menyerupai pada 2013 lalu.

Nih Derma Profesi Guru Kemenag Depag 2016 Cair

Ini ia kabar bangga bagi guru kemenag, pasalnya kabar terbaru yang kami baca Tunjangan Bagi Guru PNS dan NON PNS Kemenag akan dicairkan. Ini ia informasinya. Hal ini diungkapkan oleh Deding Ishak selaku Wakil Ketua Komisi VIII ibarat dilansir dari antaranews.com terkait dengan pembayaran pertolongan profesi guru (TPG) non-PNS Kemenag.

Deding Ishak menjelaskan pertolongan para guru agama honorer ini akan cair mulai 2016. "Selama ini kita sering mendapat pengaduan dari para guru yang tunjangannya tidak terbayarkan. Makanya kita gotong royong memperjuangkan dan Alhamdulillah risikonya lahir SK inpassing untuk merelokasi anggaran komplemen pembayaran pertolongan guru honorer," katanya.

Selama ini Komisi VIII sering mendapat pengaduan dari para guru honorer yang tunjangannya belum dibayarkan, baik tahun 2015 bahkan ada yang dari 2014. Tunjangan itu beraneka ragam mulai dari pertolongan profesi, sertifikasi, inpassing yang tidak sanggup dibayarkan akhir tidak ada anggaran.

Dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) antara Komisi VIII dan Kementerian Agama disepakati bahwa untuk membayarkan pertolongan terutang para guru agama honorer itu maka perlu direlokasikan sejumlah anggaran di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)), Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Litbang sampai kesekjenan.

"Ini hasil usaha semua fraksi di Komisi VIII yang selama ini sering mendapat pengaduan dari para guru yang tiba ke Komisi VIII maupun dikala mereka turun ke dapil," katanya.

Anggota Komisi ini banyak mendapat keluhan perihal pertolongan guru-guru agama honorer yang belum terbayarkan. Komisi VIII dewan perwakilan rakyat risikonya berhasil memperjuangkan aspirasi para guru agama non-PNS yang selama ini tunjangannya tak terbayarkan sebab pemerintah oke menyediakan anggaran Rp1,4 triliun untuk pencairan pembayaran pertolongan sertifikasi guru honorer kementrian agama tahun 2016.

Selamat tiba di Guruprofe.blogspot.com Selanjutnya kita tunggu daftar peserta pertolongan guru kemenag 2016 diterbitkan. Terima kasih

Selamat tiba di Guruprofe.blogspot.com Selanjutnya baca juga perihal Cara Pembayaran Tunjangan Profesi GBPNS Pada Kemenag

sumber

Nih Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2017

Sahabat guru Madrasah maupun pembaca setia blog . Pada postingan kali ini akan admin bagikan petunjuk teknis (Juknis) Tentang penyaluran derma profesi guru bagi guru madrasah tahun 2017 dan juga kriteria guru yang mendapat derma profesi tahun 2017. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, Petunjuk teknis ini disusun sebagai pola dalam pelaksanaan penyaluran derma profesi guru madrasah bagi stakeholder terkait yaitu: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pengawas madrasah dan guru. Pemberian derma profesi bagi guru madrasah bertujuan untuk meningkatkan:

1. kualitas proses belajar-mengajar pendidikan madrasah dan prestasi berguru peserta didik;
2. kompetensi, motivasi, profesionalisme dan kinerja guru madrasah dalam melakukan tugasnya;
3. kesejahteraan guru madrasah; dan
4. d) mewujudkan guru madrasah yang profesional, berintegritas, tanggung jawab dan amanah.

DOWNLOAD PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2017 - DI LINK BERIKUT

Adapun Sasaran akseptor derma profesi yaitu guru madrasah yang berstatus sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (GPNS) dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang telah mempunyai akta pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NRG), memenuhi beban kerja, dan melakukan kiprah dan fungsinya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Guru madrasah yang berhak mendapat derma profesi guru ditetapkan melalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Madrasah Negeri. Besaran derma profesi bagi guru madrasah sebagai berikut:

1. Guru PNS diberikan derma sebesar honor pokok per bulan.

2. Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) diberikan derma sebesar 1 (satu) kali honor pokok per bulan diadaptasi dengan memperhatikan Pangkat, Golongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang berlaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (non inpassing) diberikan derma profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber dana untuk pembayaran derma profesi bagi guru PNS yang satuan manajemen pangkalnya di Madrasah Negeri, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Madrasah Negeri yang bersangkutan dan/atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sumber dana untuk pembayaran derma profesi selain sebagaimana dimaksud di atas, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Berikut kami bagikan Kriteria guru madrasah akseptor derma profesi Tahun 2017:

1. Guru yang mengajar pada satuan manajemen pangkal binaan Kementerian Agama.
2. Pengawas sekolah pada madrasah yang melakukan kiprah kepengawasan pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.
3. Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV. Khusus Guru PNS yang masih gol II namun sudah lulus S1-1/D-IV sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016.
4. Memiliki akta pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah ditetapkan melalui surat penetapan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Setiap guru hanya mempunyai satu NRG walaupun guru yang bersangkutan mempunyai satu atau lebih akta pendidik.
5. Memiliki SKBK dan SKMT yang diterbitkan oleh instansi Kementerian Agama melalui SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Bertugas pada satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi rasio peserta didik terhadap guru sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ihwal Guru. Rasio peserta didik terhadap guru ialah 15 : 1 untuk jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 untuk jenjang MAK. Rasio dihitung menurut jumlah rata-rata peserta didik dari seluruh kelas/rombongan berguru yang diampu oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimaksud sanggup diberikan keringanan kalau guru bertugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi 1):
   
   a. Terletak di tempat 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
   
   b. Terletak di tempat yang secara geografis dan/atau demografis mengakibatkan jumlah penduduknya sangat minim, yang ditunjukkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
   
   c. Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (MILB, MTsLB, MALB atau yang sejenis).
   
7. Pemenuhan beban kerja minimal 6 jam tatap muka, kiprah embel-embel dan melakukan training acara ko kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, dilaksanakan di satuan manajemen pangkalnya (satminkal).
8. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan menurut kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar madrasah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 ialah yang terdaftar pada Kementerian Agama).
9. Beban kerja guru ialah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) ahad untuk mata pelajaran yang diampu yang sesuai dengan akta pendidik yang dimilikinya. Kesesuaian mata pelajaran akta pendidik sesuai dengan tabel linearitas dalam lampiran petunjuk teknis ini.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Selamat tiba di Guruprofe.blogspot.com Untuk lebih jelasnya silahkan DOWNLOAD PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2017 - DI LINK BERIKUT